Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara perdana esok hari, Senin (6/1/2025). Program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu akan diselenggarakan di 190 titik pada total 26 provinsi.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, program prioritas Prabowo itu akan diselenggarakan pada hari ke-78 usai pelantikan kepala negara baru 20 Oktober 2024 lalu.
“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,” ujarnya melalui siaran pers, Minggu (5/1/2025).
Pelaksanaan program MBG yang menjadi janji kampanye Prabowo-Gibran akan dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Tersebar di 26 Provinsi
Berdasarkan informasi dari BGN, terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.
Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta.
Baca Juga
Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG disebut bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. Program tersebut berkomitmen untuk meminimalkan limbah.
Adapun untuk mendukung keberlanjutan, lanjut Hasan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.
Menurut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru 2025 untuk memastikan kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program tersebut juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah.
Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin esok dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Pemerintah menargetkan 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.
Libatkan UMKM
Saat ini, terang Hasan, 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftarkan diri dan tengah melalui proses evaluasi.
Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja. Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.
“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” ujar pendiri lembaga survei Cyrus Network ini.
Dalam tiga bulan ke depan atau Januari-Maret 2025, program MBG diharapkan bisa menyentuh 3 juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.
"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” katanya.
Untuk diketahui, anggaran Program MBG telah mendaptkan alokasi dari APBN 2025 sebesar Rp71 triliun. MBG menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Program tersebut dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan yakni dari prasekolah, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.
