Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Yulius Setiarto membantah telah melanggar etik dengan mengunggah pernyataan tentang 'Partai Coklat' yang diduga cawe-cawe dalam Pilkada 2024.
Yulius mengungkapkan hal itu setelah pernyataannya yang diunggah ke platform media sosial TikTok pada 25 November lalu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan alias MKD.
“Oh enggak, enggak [melanggar kode etik]. Saya enggak menyatakan pendapat apa-apa loh di situ. Yang saya lakukan saya prafrase kan sehingga jadi pendek gitu,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).
Yulius melanjutkan, dirinya akan meminta klarifikasi kepada polisi agar ada klarifikasi yang jelas, sehingga masalahnya tidak akan berlarut secara terus-menerus.
Dengan demikian, katanya, pernyataan dirinya itu bukan untuk memojokkan institusi Polri, tapi justru meminta penjelasan lebih lanjut untuk menanggapi informasi yang tersebar.
“Tidak mungkin saya akan melakukan fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar. Yang saya inginkan adalah klarifikasi, sehingga ada suatu ketegasan dari aparat pemerintah, dalam hal ini Polri, tentang berita-berita yang berseliweran seperti itu,” jelasnya.
Baca Juga
Politikus PDIP ini turut mengemukakan dirinya siap untuk menghadap MKD dalam memberikan klarifikasi tentang unggahannya tersebut.
Adapun, lanjut dia, jadwal sidangnya akan berlangsung pada esok hari, Selasa 3 Desember dan dijadwalkan pukul 14:30 WIB.
“Iya, siap [sidang besok]. No worries lah soal laporan MKD ini. Saya sebagai terlapor dalam konteks ini ya, saya tetap berprinsip bahwa apa yang saya tayangkan itu ya seperti itu, dan saya akan mempertahankan itu di sidang besok, saya akan memberi penjelasan di sidang besok,” pungkasnya.
PDIP Vs Partai Coklat
Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung keterlibatan Polri dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024. Cawe-cawe polisi atau Partai Coklat (Parcok), yang terkait dengan sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PDIP mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024 kemarin sangat mengkhawatirkan lantaran terdapatnya sisi-sisi gelap demokrasi.
“Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai coklat. Ketiga, PJ kepala daerah, dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi,” tutur Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Kamis (28/11/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
PDIP Pilkada Serentak Pilkada 2024 PDIP Vs Polri
