Bisnis.com, JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) menangguhkan kelulusan doktor Bahlil Lahadalia yang diputuskan melalui hasil rapat koordinasi empat organ UI pada Selasa (12/11/2024).
Dalam dokumen yang ditandatangani Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI) untuk periode 2024–2029 Yahya Cholil Staquf mengamini bahwa pihaknya tengah melakukan audit komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut sehingga perlu menunda pemberian gelar doktor kepada Bahlil.
"UI memutuskan untuk menunda sementara (moratorium) penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) SKSG hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan," tulis dokumen tersebut seperti dikutip pada Rabu (13/11/2024).
Sekadar informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu meraih gelar doktor setelah menjalani ujian terbuka doktor pascasarjana Kajian Strategik dan Global di Universitas Indonesia (UI), Depok pada Rabu (16/10/2024).
Mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI itu menyelesaikan gelar S3 dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan dengan hasil disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia".
Kendati demikian, dalam perjalanannya, gelar tersebut menuai polemik lantaran masa studi yang terbilang singkat untuk Program S3 serta karya ilmiah Bahlil yang turut diduga bukan merupakan hasil sendiri.
Baca Juga
Imbas kasus tersebut, Yaqut pun mengamini Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar tengah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian.
Nantinya, selama proses audit investigasi berjalan, maka UI memutuskan menunda pemberian gelar doktor kepada Bahlil untuk sementara waktu demi memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di lingkungan UI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Oleh sebab itu, Yaqut mewakili kampus beralmamater kuning itu meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan Bahlil dan mengakui bahwa permasalahan ini merupakan kekurangan dari lembaga pendidikan itu sendiri.
“Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL [Bahlil Lahadalia] mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik,” tulisnya
Gaduh Kala Prabowo Berbenah Sektor Pendidikan
Kasus Bahlil ini pun tentunya menjadi noda, lantaran di saat bersamaan Presiden Prabowo Subianto sedang berbenah besar-besaran untuk sektor pendidikan. Mengingat, bidang ini menjadi salah satu modal penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan individu, masyarakat, dan negara.
Pada pemerintahannya, Prabowo pun adalah dengan memecah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menjadi tiga kementerian di pemerintahannya, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.
Harapannya, dengan pemisahan tiga kementerian ini pun akan lebih memfokuskan pemerintah dalam menyusun strategi yang tepat dalam mereformasi pendidikan.
Pasalnya, saat ini hanya sekitar 6% penduduk Indonesia yang sudah mengenyam pendidikan tinggi. Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) mencatatkan jumlah penduduk yang memiliki pendidikan hingga perguruan tinggi hanya 18,74 juta jiwa per Desember 2023. Jumlah tersebut hanya 6,68% dari jumlah penduduk nasional yang berjumlah 280 juta jiwa.
Untuk masyarakat yang mengenyam pendidikan hingga Diploma1 (D1 dan Diploma2 (D2) hanya berjumlah 0,39%, lalu sebanyak 1,29% merupakan lulusan Diploma3 (D3).
Bahkan, hanya 5% masyarakat yang berhasil menamatkan pendidikan hingga jenjang Strata1 (S1) atau secara rincinya berada di angka 4,64%. Kemudian terdapat 0,33% penduduk yang mengenyam pendidikan hingga Strata2 (S2), dan 0,02% lulus Strata3 (S3).
Alhasil, Presiden Ke-8 RI itu pun tak segan melakukan penguatan bidang pendidikan dan bersiap membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran mencapai Rp4 triliun.
Bahkan, dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Prabowo meloloskan kesepakatan kedua Negara untuk memperdalam kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
"Kedua pemimpin juga menyambut baik kerja sama lebih lanjut untuk memajukan bidang sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM), pendidikan bahasa, dan kolaborasi kewirausahaan,” tulis rilis Joint Statement yang diterbitkan oleh White House atau Gedung Putih Rabu (13/11/2024).
Adapun sebagai bagian dari upaya ini, kedua pemimpin menekankan pentingnya memperluas pelatihan vokasi dan keterampilan, pendidikan dan sertifikasi teknis dengan fokus pada teknologi, manufaktur, kesehatan, perhotelan, konstruksi, dan industri kreatif.
Termasuk, Indonesia dan AS akan memperluas program beasiswa pendidikan Fulbright guna menyambut para penerima beasiswa Fulbright dari Amerika dan Asisten Pengajar Bahasa Inggris ke lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama.
Prabowo pun berhasil membuka akses terhadap peningkatan akses ke Pendidikan Tinggi dari Negeri Paman Sam itu. Apalagi, pada tahun lalu, Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) telah melatih lebih dari 700 anggota staf dan lebih dari 6.000 mahasiswa dari lebih dari 55 universitas di Indonesia dalam pengembangan keterampilan nonteknis, pembelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) terapan.
USAID pun bakal meningkatkan akses bagi mahasiswa Indonesia ke pendidikan AS melalui program beasiswa baru yang mendanai pemerintah Indonesia yang mengirimkan dana senilai US$9,56 juta. Oleh sebab itu, pertemuan itu pun dapat dikatakan menjadi bukti bahwa mutu sekolah di tanah air terus menjadi perhatian Prabowo.
Apalagi, berdasarkan data Programme for International Student Assessment (PISA) atau Program Penilaian Pelajar Internasional sejak 2015—2022 menunjukkan, konsistensi penurunan skor Indonesia. Jika pada 2015, skor mencapai 397, pada 2022 berada di angka 359.
Penurunan skor terjadi di semua bidang, baik itu membaca, matematika, dan sains. Sebut saja di bidang matematika, dari 386 menjadi 366. Sedangkan di bidang sains, dari 403 menjadi 383. Kondisi itu bahkn menempatkan Indonesia dalam tiga negara dengan skor terburuk. Selain Indonesia, ada Filipina dan Kamboja.
Data ini pun memperkuat langkah Prabowo untuk menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas. Hal ini ditandai dengan penugasan yang diberikan Prabowo kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk meninjau ulang dan melakukan kajian terhadap kebijakan yang menyangkut pendidikan di Indonesia. Di antaranya terkait agenda reformasi dalam pengajaran matematika di tingkat sekolah dasar.
Prabowo menilai, pengajaran matematika, terutama di kelas 1—4, memerlukan perhatian khusus karena menjadi fondasi penting bagi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Kepala Negara sangat menekankan peningkatan kualitas pengajaran matematika melalui pelatihan guru yang lebih baik dan penyempurnaan metode pengajaran.
Agar anak-anak di Indonesia diharapkan mulai mengenal Matematika sejak taman kanak-kanak (TK), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan sains dan teknologi di masa depan.
Untuk mendukung rencana tersebut, Prabowo juga merencanakan perlunya pelatihan khusus bagi para guru Matematika. Tujuannya, agar mereka memiliki metode pengajaran yang efektif dan menarik bagi siswa.
Beberapa upaya juga akan terus dilakukan, seperti kajian atas pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Kurikulum Merdeka, dan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Penugasan terkait itu telah diberikan kepada Abdul Mu’ti, beberapa hari setelah pelantikannya.
Gebrakan awal pemerintahan Prabowo dalam sektor pendidikan ini menandakan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, khususnya dalam bidang sains dan teknologi.
Tak hanya itu, Prabowo juga melontarkan wacana pembangunan sekolah-sekolah unggulan terintegrasi demi meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia.
Untuk Diketahui, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendapat dua program quick win Prabowo-Gibran yang anggaran dananya telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yakni, program renovasi 22.000 sekolah dan pembangunan sekolah unggulan. Untuk pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, Kemendikdasmen mendapat anggaran sebesar Rp4 triliun.
Kini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mengkaji format sekolah unggul terintegrasi yang menjadi salah satu dari delapan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Termasuk, tentang RSBI/SBI.
Terkait program yang dirancang untuk memberikan pendidikan berstandar internasional dengan biaya yang terjangkau itu, pemerintah saat ini memang masih merancang konsep sekolah yang dapat mengakomodasi beragam potensi dan bakat anak Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan keterjangkauan
Respons Bahlil
Bahlil Lahadalia pun turut buka suara soal Universitas Indonesia (UI) yang menangguhkan kelulusan gelar doktoral dirinya.
Bahlil mengaku belum tahu isi dari dokumen UI. Namun, dia mengaku sudah menerima rekomendasi penangguhan.
"Saya belum tahu isinya, tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember," kata Bahlil di Kompleks DPR RI, Rabu (13/11/2024).
Selain itu, Bahlil juga mengatakan yudisium dirinya dilaksanakan Desember.
Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi ada perbaikan disertasi, jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Lebih rincinya tanyakan ke UI saja," ucap Bahlil.
