Bisnis.com, JAKARTA - Tensi atau suasana di ajang Pemilihan Kepala Daerah Sumatra Utara atau Pilkada Sumut 2024, antara calon petahana Edy Rahmayadi vs Bobby Nasution, menantu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kian memanas.
Tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut nomor urut 1 Bobby Nasution-H Surya melaporkan aksi pelemparan terhadap mobil Bobby Nasution dan istri Kahiyang Ayu usai debat publik kedua ke Polrestabes Medan.
"Kita buat laporan hari ini atas kejadian tadi malam, kami sudah mengumpulkan bukti-bukti yang didapat paling tidak ada video dan gambar-gambar," ucap Ketua Tim Pemenangan Bobby-Surya, Hinca Panjaitan dilansir dari Antara, Jumat (8/11/2024).
Nantinya, Ketua Tim Hukum Pasangan Bobby Nasution-Surya Surya Wahyu Danil Dalimunthe bersama Sekretaris Ranto Sibarani dan lainnya akan segera membuat laporan polisi itu.
Hinca sangat menyayangkan peristiwa ini, padahal mekanisme pelaksanaan debat publik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2024 yang digelar KPU Sumatera Utara telah disepakati.
Pihaknya juga mengatakan, saat mobil ditumpangi Bobby dan isteri mendapatkan pengawalan polisi meninggalkan lokasi debat di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (6/11), terdengar suara lemparan.
Aksi pelemparan itu ketika mobil Bobby keluar hotel di Jalan Pengadilan menuju Jalan Kapten Maulana Lubis yang diduga dilakukan sekelompok orang.
"Kebetulan saya ada di situ, mesti jaraknya jauh. Saya melihat sendiri apa yang terjadi, ada lemparan, tapi kita tidak tahu siapa yang melempar. Saya sudah koordinasikan tim hukum malam itu juga mengumpulkan bukti untuk membuat pelaporan," katanya.
Selain itu, pihaknya juga telah meminta Kepala Polrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan memastikan keamanan para pendukung Bobby-Surya usai debat kedua Pilkada Sumut 2024.
"Bahkan saya turun untuk mengecek agar para pendukung kita sudah kembali ke rumah dan tidak ada masalah, hanya mobil paslon (pasangan calon) saja yang dilempar," tegas Hinca.
Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU Sumut Sitori Mendrofa mengatakan debat publik kedua ini mengangkat tema 'Peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan' terdiri atas enam sub tema.
Dia mengatakan subtema mengangkat tentang memajukan daerah dan menyelesaikan daerah
"Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas daerah (konektivitas sistem transportasi publik, ketersediaan akses internet di daerah-daerah), Peningkatan investasi daerah (penanaman modal, penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor pariwisata), Peningkatan kualitas sumber daya manusia," ujar Sitori.
Acara debat publik kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang kedua kali itu berlangsung selama 180 menit yang dimulai pukul 20.00 - 23.00 WIB dan melibatkan sembilan panelis.
Tambang Ilegal vs Blok Medan
Pasalnya, Calon Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution saling sindir di forum debat Pilkada Sumut 2024 yang berlangsung pada Rabu (6/11/2024).
Awalnya, Edy menjawab sindiran Bobby tentang izin tambang yang mengakibatkan kerusakan alam di Sumut. Izin itu, menurut Bobby, dikeluarkan oleh pemerintah provinsi alias Pemprov yang justru berada di bawah pimpinan Edy Rahmayadi.
"Mungkin banyak juga tambang-tambang ilegal yang berada di Sumatra Utara ini dan dibiarkan sama provinsi Sumatra Utara, ini yang diketahui," ujar Bobby dalam debat Pilkada Sumut yang digelar Rabu (6/11/2024).
Baca Juga
Edy Rahmayadi kemudian membalas sindiran menantu Presiden ke-6 RI Jokowi. Dia kemudian menyinggung tentang pemakaian nama 'Medan' untuk menyebut blok tambang di Maluku Utara.
Pernyataan Edy itu merujuk kepada 'Blok Medan', yang sempat dikaitkan dengan Bobby dalam sidang kasus Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.
"Ada tambang yang dilarang untuk diekspor, tetapi ada tambang, yang saya sayangkan [Blok] Medan. Medan adalah salah satu kota Sumatra Utara. Saya tak rela nama Medan dipakai untuk Maluku Utara," balas Edy Rahmayadi.
"Saya tak mau disebut Blok Medan, katakanlah Blok Maluku," imbuhnya.
Adapun Bobby langsung menanggapi pernyataan dari Edy Rahmayadi. Bobby mengemukakan bahwa sebaiknya Edy tidak hanya membaca dari media tentang Blok Medan. Menurutnya, kalau memang dirinya melakukan kesalahan, seharusnya Edy melaporkannya ke penegak hukum.
"Kalau merasa dari kami yang melanggar laporkan pak, ada mekanisme hukum laporkan. Jangan baca di media bawa ke debat," balas Bobby.
Adapun, isu Blok Medan muncul dari pernyataan kubu Abdul Ghani Kasuba. Sebelumnya, pihak Abdul Ghani Kasuba mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Medan Kota Terjorok
Selain soal izin tambang, Edy juga menyindir Bobby dengan mengatakan bahwa Medan sebagai kota yang paling kotor di Indonesia. Seperti diketahui, Bobby adalah mantan Wali Kota Medan.
“Kota Medan adalah terkotor di seluruh Indonesia,” kata Edy.
Bobby tidak mau kalah. Dia membenarkan pernyataan Edy Rahmayadi. Hanya saja, menurut Bobby, hal itu terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Wali Kota Medan.
“Saya jawab karena tadi disinggung tentang kota Medan. Pak Edy, Medan memang pernah jadi Kota terjorok di Indonesia, tapi sebelum saya Wali Kota-nya Pak,” jawab Bobby.
Bobby kemudian memaparkan bahwa selama menjabat sebagai Wali Kota Medan, dia pernah membenahi TPA dari open dumping menjadi Sanitary Landfill, dan telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian. Bobby kemudian meminta agar Edy dapat melihat data yang benar.
“Mohon maaf Pak Edy, harusnya bisa lihat data lah. Masa dari tadi datanya salah,” jawab Bobby.
Sebelum momen saling singgung tersebut, Bobby juga sempat bercerita bahwa pihaknya pernah di ‘prank’ oleh Edy. "Kami sudah pernah ikutin arahan Pak Edy ketika menjadi gubernur, untuk membuat TPA regional di STM Hilir di Deli Serdang, waktu itu ditetapkan di sana pemerintah kabupaten kota diminta untuk pengadaan lahan," terang Bobby.
Bobby mengatakan bahwa Pemko Medan telah membeli lahan untuk TPA Regional tersebut. Namun, hingga saat ini keberadaan TPA di tanah tersebut tidak jelas rimbanya.
"Kami sudah beli kurang lebih 20 hektare Pemko Medan, tapi kena prank, habis itu ditinggal gitu saja, sampai hari ini enggak jelas keberadaannya," ujarnya.
