Bisnis.com, JAKARTA -- Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan 2 jabatan di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Setelah dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, kini purnawirawan jenderal TNI itu diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden.
Berdasarkan pantauan Bisnis, Luhut kembali tiba di Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024), pagi. Dia lalu dilantik bersama enam orang lainnya menjadi Penasihat Khusus Presiden untuk urusan yang berbeda.
Luhut diangkat oleh Prabowo untuk jabatan kedua di kabinetnya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.140/P/2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden.
"Mengangkat Penasihat Khusus Presiden masing-masing [...] Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan," demikian bunyi Keppres itu.
Pada hari sebelumnya, Senin (21/10/2024), Luhut diangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pada hari itu, Prabowo melantik menteri, wakil menteri serta pejabat setingkat menteri di Kabinet Merah Putih.
Usai dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, mantan Menteri di kabinet Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu sempat memberikan kisi-kisi soal jabatan sebagai penasihat khusus.
Baca Juga
Dia menyampaikan bahwa Prabowo memintanya untuk mengurus tata kelola sumber-sumber penerimaan negara. Tata kelola dimaksud salah satunya dengan digitalisasi.
"Presiden Prabowo meminta bantu untuk tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi, saya kira itu yang membuat kita lebih efisien," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Mantan menteri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu menuturkan, digitalisasi yang dimaksud olehnya seperti penggunaan e-katalog, Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara).
Untuk diketahui, Simbara untuk tata kelola sejumlah komoditas seperti batu bara, nikel hingga timah juga diluncurkan oleh Luhut sebelumnya saat masih menjabat Menteri Koordinator Maritim dan Investasi.
Luhut mengatakan bahwa pembenahan tata kelola yang menjadi tugasnya itu nanti diharapkan bisa menjadi program Prabowo yang bisa membuahkan hasil yang cepat, atau sekitar satu hingga dua tahun ke depan.
"Itu menjadi target Presiden Prabowo dan saya pikir bisa kita lakukan kalau kita kerjakan dengan bersama-sama. Mestinya 1-2 tahun ini bisa quick win dari Presiden Prabowo," ujarnya.
Seperti diketahui, sebelum mendapatkan dua jabatan di kabinet Prabowo, Luhut memegang berbagai jabatan di pemerintahan Jokowi. Awalnya, dia menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan di awal pembentukan kabinet Jokowi-Jusuf Kalla di 2014 lalu.
Kemudian, Luhut digeser ke Menko Polhukam kemudian menjadi Menko Kemaritiman. Pada periode kedua Jokowi di 2019, kementerian Luhut diganti menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi. Belum lagi, jabatan-jabatan lain seperti Koordinator PPKM Jawa-Bali pada saat pandemi Covid-19 dan Ketua Gernas BBI.
