Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto akan melantik 56 wakil menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran pada hari ini, Senin (21/10/2024).
Dua di antara wakil menteri adalah Nezar Patria dan Mugianto. Nezar didapuk Prabowo menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Sedangkan Mugianto bertugas sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia.
Jika ditarik ke belakang dua sosok wakil menteri pilihan Prabowo itu sebelumnya dikenal sebagai aktivis. Mereka juga tercatat sebagai korban penculikan pada proses reformasi yang berlangsung pada era 1990-an silam.
Berikut Profil Keduanya
Nezar Patria
Sebelum menjabat sebagai Wamenkominfo, Nezar Patria pernah menjabat sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN, Erick Thohir.
Nezar menjabat sebagai Staf Khusus sejak 7 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN SK-128/MBU/06/2022 tentang Pengangkatan Staf Khusus V Menteri Badan Usaha Milik Negara.
Sebelum menjabat posisi saat ini, dia bekerja sebagai Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero) sejak 23 September 2020-25 April 2022, dan Komisaris Utama PT Dapensi Trio Usaha pada 31 November 2021-13 Juni 2022.
Baca Juga
Pria kelahiran Sigli, Aceh, 5 Oktober 1970 ini menempuh pendidikan S1 di jurusan Filsafat Universitas Gadjah Mada dan menamatkan pendidikan S2 di The London School of Economics and Political Science (LSE) pada 2007. Nezar juga malang melintang di dunia jurnalistik.
Sewaktu mahasiswa Nezar sempat menjadi target pemerintahan Orde Baru. Dia sempat diculik. Kisah penculikannya bahkan telah menjadi ulasan di sebuah majalah nasional dan menjadi inspirasi penulisan novel Leila Chudori.
Mugianto
Sementara itu, Mugianto merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP) dalam bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM. Ia telah berpengalaman di bidang hak asasi manusia dan demokrasi selama puluhan tahun.
Melansir Antara, aktivis reformasi 1998 dari SMID yang pernah diculik dan disiksa ini. Saat ini, ia aktif memperjuangkan hak asasi manusia sebagai Senior Program Officer HAM dan Demokrasi di INFID. Selain itu, ia juga diangkat sebagai Tenaga Ahli Madya di Kedeputian V, Kantor Staf Presiden.
Pada tahun 2015 hingga 2020, ia menjabat sebagai Direktur Program di International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), sebuah organisasi non-pemerintah yang fokus pada advokasi kebijakan nasional dan internasional terkait pembangunan serta demokratisasi di Indonesia.
Sebelum itu, Mugianto juga aktif di Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), di mana ia menjabat sebagai Ketua IKOHI selama periode 2000-2014. IKOHI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada bantuan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.
Selain aktif di dalam negeri, Mugianto juga terlibat dalam Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa (AFAD) yang berpusat di Manila, Filipina, selama periode 2006-2014. AFAD merupakan federasi organisasi hak asasi manusia yang berfokus pada isu penghilangan paksa di Asia.
Mugianto memiliki pengalaman yang luas dalam mengkampanyekan, melobi, dan mengadvokasi keadilan transisi di Indonesia, Asia, serta di tingkat Badan Hak Asasi Manusia PBB.
Baik Nezar dan Mugianto saat ini menjabat sebagai wakil menteri di kabinet Prabowo Subianto.
