Perbandingan Jumlah Menteri di Asean: RI Terbanyak, Singapura Cuma 15

Presiden Prabowo telah mengumumkan Kabinet Merah Putih terdiri dari 48 menteri. Berikut perbandingan jumlah menteri di Asean.

Erta Darwati - Bisnis.com 21 Oktober 2024 | 02:25 WIB

Seorang warga melintasi deretan bendera negara Asean di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, NTT pada Selasa (2/5/2023). JIBI - Feni Freycinetia

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan menteri dan wakil menteri pada Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Tercatat, terdapat sebanyak 48 menteri, 5 kepala badan setingkat menteri, serta 56 wakil menteri.

Indonesia pun menjadi kabinet tergemuk di Asia Tenggara (Asean) usai pengumuman tersebut, yang dilaksanakan pada Minggu malam (20/10/2024).

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis berdasarkan halaman resmi pemerintah di tiap negara, selain Indonesia, Thailand juga memiliki jumlah menteri yang banyak, yaitu 35 menteri. Negara jiran Malaysia pun tercatat memiliki lebih dari 30 menteri, tepatnya 31 menteri.

Baca Juga : Beda Jumlah Menteri Era Sukarno, Orde Baru, Reformasi, Jokowi hingga Prabowo

Sebaliknya, Singapura menjadi negara dengan jumlah menteri paling sedikit di Asean, yaitu sebanyak 15 menteri. Kemudian diikuti oleh Myanmar sebanyak 17 menteri dan Vietnam sebanyak 18 menteri.

Adapun jumlah menteri di Indonesia dan negara-negara anggota Asean bervariasi, tergantung kebutuhan masing-masing negara. Jumlah ini dapat berubah sesuai dinamika politik dan pemerintahan di negara masing-masing.

Indonesia saat kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) memiliki 34 menteri dari setiap kementerian. Sementara, penambahan menteri pada kabinet Prabowo dilaksanakan usai DPR RI melakukan revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Melalui revisi tersebut, aturan terkait batas maksimal jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang sebanyak 34 dihapus.

Baca Juga : Jumlah Kementerian di Era Prabowo Nambah, DPR: Mau 100 juga Boleh!

Penambahan jumlah menteri Presiden Prabowo disinyalir akan meningkatkan anggaran negara karena ada tambahan biaya untuk fasilitas, staf, dan operasional baru.