.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasannya berani menanggung kerugian pada sejumlah proyek transportasi massal seperti MRT, LRT, hingga kereta cepat.
Dalam pengarahan kepada Kepala Daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Selasa (13/8/2024), Jokowi menuturkan langkah tersebut perlu diambil pemerintah untuk menekan jumlah kerugian yang lebih besar.
Menurutnya, kerugian yang ditanggung pemerintah tersebut tidak lebih besar jika dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan akibat kurangnya transportasi massal.
"MRT, LRT, kereta cepat semuanya itu rugi, artinya harus ada PSO, APBD harus siap mengcover biaya operasional," ujarnya.
Jokowi memaparkan, biaya yang perlu dikeluarkan pemerintah daerah untuk menambal ongkos pengoperasian MRT tiap tahunnya adalah sekitar Rp800 miliar. Jumlah itu bahkan akan meningkat lebih besar jika seluruh rute MRT beroperasi penuh.
Menurut Jokowi, jika sudah beroperasi penuh, Pemprov DKI Jakarta perlu mengeluarkan APBD sebesar Rp4 triliun selama satu tahun untuk menambal ongkos operasi MRT.
Baca Juga
"Tapi kalau tidak ada MRT, tidak ada LRT, tidak ada kereta cepat, kita kehilangan setiap tahun karena kemacetan itu Rp65 triliun, kalo Jabodetabek di atas Rp100 triliun. Pilih mana ketimbang hilang Rp100 triliun per tahun," ungkapnya.
Selain perhitungan ekonomi, Jokowi menekankan, kehadiran transporasi massal dinilai penting untuk mengurangi masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh polusi udara.
Buruknya kualitas udara akibat polusi dapat menimbulkan bahaya kesehatan yang nantinya juga akan berdampak terhadap tingginya biaya pengobatan yang dikeluarkan pemerintah.
"ISPA di Jabodetabek menghabiskan Rp10 triliun, uang yang tidak sedikit untuk menangani kesehatan karena adanya penyakit pernafasan yang kita dapat dari polusi udara yang terjadi di sebuah kota," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi mrt LRT LRT Jabodebek Kereta Cepat transportasi
