Bisnis.com, JAKARTA - Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD enggan berkomentar soal pencopotan baliho bergambar dirinya dan Bakal Capres Ganjar Pranowo di Gianyar, Bali.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu hanya menggelengkan kepala dan tangannya untuk menunjukkan keengganan untuk berkomentar mengenai hal tersebut, ketika ditemui wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (1/11/2023).
Saat kembali ditanya oleh wartawan mengenai hal yang sama, Mahfud menyebut isu yang tengah mencuat di media massa itu tidak penting.
"Enggak penting," katanya sambil memasuki mobil dinasnya sebelum bertolak ke bandara menuju Makassar untuk kunjungan kerja.
Adapun Bakal Capres Ganjar Pranowo yang menjadi pasangan Mahfud di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mengaku bingung mendengar kabar sejumlah baliho bergambar dirinya dan Mahfud MD dicopot oleh Satpol PP di Gianyar, Bali.
Ganjar mempertanyakan alasan pencopotan baliho itu. Dia berpendapat jika pemasangan baliho tidak melanggar aturan, maka sebaiknya tidak ada pencopotan.
Baca Juga
"Saya lagi coba bertanya-tanya, kenapa dicopot begitu ya? Memang kalau ada yang melanggar, silakan dicopot, tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan," kata Ganjar di Prama Sanur Beach Bali, Kota Denpasar, Bali, Rabu (1/11/2023), dikutip dari rilis medianya.
Meski demikian, mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengaku mendengar informasi baliho yang dicopot sudah dipasang kembali. Ganjar juga telah berdiskusi mengenai perkara ini dengan Ketua DPD PDIP Provinsi Bali, Wayan Koster.
Ganjar pun mengingatkan pentingnya netralitas semua aparat penegak hukum dalam ajang Pilpres 2024. Menurutnya, netralitas merupakan prasyarat berlangsungnya pemilu yang aman, damai, dan adil.
"Yang penting semua harus mendorong bahwa pemilu besok harus berjalan baik, aparatur semuanya bisa netral, itu penting," katanya.
Sebelumnya, beredar video di media sosial yang menunjukkan petugas Satpol PP melakukan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Gianyar, Bali pada Selasa (31/10/2023) siang. Petugas Satpol PP juga terlihat menurunkan bendera dengan logo partai PDIP.
Adapun pencopotan dilakukan di sejumlah titik, terutama di pinggir jalan raya berdekatan dengan lokasi kunjungan Jokowi yaitu di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar Bali.
Presiden Joko Widodo pun telah menyoroti hal tersebut. Jokowi mengaku memperoleh informasi dari Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya mengenai penurunan atribut seperti bendera hingga baliho bergambarkan PDIP dan bakal pasangan capres-cawapres yang diusung partai tersebut, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Atribut yang dicopot itu berada di sepanjang jalan lokasi kunjungan kerja Jokowi di Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).
Dia menilai bahwa aksi pemindahan atribut-atribut partai sebaiknya juga dikomunikasikan kepada pengurus partai yang bersangkutan di lokasi setempat sehingga dapat meminimalisir terjadinya miskomunikasi.
“Oleh sebab itu pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya, pemerintah Kabupaten/Kota serta Provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampe nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,” tuturnya usai melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) Bandar Udara Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Rabu (1/11/2023).
Meski begitu, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun melanjutkan bahwa akan mengembalikan keputusan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan aksi penurunan atribut apabila terdapat pihak yang melanggar tata kota atau melanggar aturan demi menghindari adanya bentuk tidak netral di tengah tahun politik.
Tidak hanya itu, dia kembali menegaskan agar seluruh bagian pemerintahan agar tetap menjunjung tinggi netralitas pada tahun politik menjelang kontestasi demokrasi pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.
“Jadi, Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral,” ucapnya.
Untuk diketahui, tindakan penurunan atribut partai politik ini dilakukan sekitar satu jam sebelum Presiden Jokowi tiba di tiga lokasi terkait, antara lain SMK Negeri 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan.
Menurut catatan Bisnis, Kasatpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi, pencabutan baliho di tempat kunjungan kerja Jokowi bukan hanya untuk pasangan Ganjar-Mahfud saja, melainkan baliho capres-cawarpres mapun partai politik lain.
Lebih lanjut Dharmadi mengatakan jika pencopotan baliho di pinggir jalan tersebut sesuai dengan intruksi Pj Gubernur Bali Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya.
"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur," katanya saat dikonfirmasi wartawan.
